Retyan Computer Pekanbaru - APTIKNAS Riau

Pemda yang ada di propinsi Riau terus memacu diri membangune-government. Milyar rupiah dari tahun ke tahun di anggarkan dalam mendukunge-government, namun yang terjadi hingga hari ini kita belum melihat hasilnya yang sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan.

Sejenak kita kembali kebelakang, pada awal tahun 2000 an, ada proyeke-governmentdengan nilai kurang lebih 7,9 milyar rupiah, juga ada Proyek “1.600 Desa di Riau hanya diujung telunjuk”, dan banyak sistem informasi lainnya yang dibuat oleh Pemda Propinsi Riau.

Kemudian kita lihat Proyeke-governmentyang dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru misalnya : pada tahun 2002 ada Proyek “Jaringan Internet di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru” di lanjutkan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2003 ada proyek SIMDUK/SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan nilai kegiatan lebih kurang 1,4 milyar rupiah. Tahun 2004 ada lagi proyek SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) dengan nilai 1,1 milyar rupiah dan proyek-proyek IT lainnya yang ada di kota Pekanbaru.

Seluruh pelaksana proyek diatas SDM nya dari luar daerah Riau. Kenapa harus demikian?, karena merekalah yang dinilai berkualitas dan mampu melaksanakannya. Apa betul?, apa tidak mungkin karena kencintaan kepada almamater tempat para pejabat mengenyam pendidikan atau mungkin juga ada alasan lainnya yang sangat menguntungkan bagi "Pemda".

Sungguh sangat disayangkan berapa banyak tenaga ahli di bidang IT yang hidup di Riau, mencari makan di Riau, bayar pajak di Riau, menghabiskan uang hasil kerja juga di Riau, apa benar mereka ini tidak punya kemampuan ?.

Dunia IT bukan dunia sebesar telapak tangan, dan bukan pula dunia yang hanya dikuasai oleh segelintir orang, tapi dunia yang global - dunia maya, yang setiap orang dapat menguasainya tanpa di batasi oleh waktu dan jarak, hanya tergantung kepada kemauan dan kesempatan.

Sangatlah naif jika kita selalu mengecilkan kemampuan SDM yang ada di Riau dalam bidang IT, sementara kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang.

Hal paling mendasar kegagalan IT selama ini adalah memberikan pekerjaan IT kepada perusahaan lokal yang bukan bidangnya, atau kepada perusahaan yang jauh diseberang sana, pada hal peraturan di pemerintahan selalu terjadi perubahan, ganti menteri ganti aturan, sehingga perlu adanya kesiapan sistem yang dibuat untuk dapat dirubah setiap saat. Maka tidak heran untuk merubah kata “Kotamadya” menjadi “Kota”, Pemda memerlukan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk merubah sistem.

Banyak proyek IT di Riau ini di bangun berdasarkan Program Taylor Made, yaitu program yang telah jadi, operator/user di paksa untuk mengikuti alur yang ada, bukan sesuai dengan kebutuhan PEMDA. Sering terjadi sistem selesai di bangun, tidak di manfaatkan, sebab lebih mudah cara manual, dari pada harus mengikuti cara-cara yang baku pada sistem Taylor Made.

Suatu kali penulis mengunjungi satu kantor pemda di pekanbaru, bertanya kepada salah seorang staf disana, kenapa sistem yang ada di sini tidak jalan, jawaban yang penulis terima, “semua sistem terkunci (di password)”, “kan tinggal minta passwordnya saja” tanya penulis, “ilmunya mahal pak, jadi saya disuruh belajar sendiri, untuk mengatasinya”. Masyaallah, apa sistem itu milik pribadi pegawai?, bukankah itu hak Pemerintah Daerah. Siapapun pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan ataupun merawat sistem informasi haruslah mengetahui semua apa yang menyangkut sistem tersebut.

Kabarnya, Pemko Pekanbaru sedikit trauma dengan “SIM-SIM” yang di tawarkan oleh rekanan, sebab banyak SIM yang telah dibuat, namun dalam pelaksanaan dilapangan menghadapi kendala. Kabarnya lagi di Bagian Keuangan PEMKO Pekanbaru pernah bingung mau pakai sistem yang dibuat oleh UGM atau UNBRAW.

Mengapa harus bingung ?, prinsip utama setiap pekerjaan harus bisa dilakukan secara manual, komputer di perlukan untuk membantu. Begitu juga dengan Sistem Informasi misalnya; Perencanaan (dulunya disebut RASK/DASK sekarang RKA/DPA-SKPD), Barang Daerah (SIMBADA), Kepegawaian (SIMPEG) dan lain sebagainya, semua itu hanyalah alat bantu, semua pekerjaan sudah ada Juklak / Juknisnya, sudah ada standarisasinya.

Jika gambaran ini ada di pikiran kita, maka kita tidak perlu harus membangun Sistem Informasi (SIM) menggunakan tenaga-tenaga dari luar daerah Riau, Insyaallah putra-putri yang ada di Riau ini bisa dan mampu membangunnya bahkan untuk sistem yg penulis sebutkan diatas sudah dibuat di pekanbaru. Masing-masing sistem dibangun saling terkait dan terbuka, sehingga jika ada perubahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan sistem tersebut tinggal merubah yang perlu saja, tidak perlu dibangun yang baru.

Penulis berharap kepada seluruh Pemda baik yang ada di Propinsi maupun yang ada di Kota-Kabupaten, gunakanlah tenaga-tenaga yang ada di daerah sendiri, sehingga SDM dalam bidang IT di Riau ini dapat berbuat lebih banyak lagi untuk daerahnya.

Keberhasilan "e-government" secara mendasar akan merubah sama sekali cara pandangan masyarakat terhadap Pemerintah sebagai B-I-R-O-K-R-A-S-I yang selama ini selalu berkonotasi jelek “in-efisien, prosedur layanan yang rumit dan lama, bertele-tele, biaya-siluman, dst”.

Harusnya Pemerintah Daerah kedepan mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi bagi masyarakat dengan memenuhi azas-azas utama ; Efisien, transparansi dalam manajemen, memenuhi prisip akuntabilitas dan mengedepan kan ciri "abdi masyarakat" atau "customer oriented".

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam

Ridwan